Perubahan Digital Digalakkan, Tata Kelola OTT Jangan Sampai Dilupakan
Pemerintah diharapkan untuk tetap memperhatikan tata kelola yang sehat untuk para pemain over the top (OTT) meski transformasi digital belakangan makin kencang digalakkan.
BANDAR DOMINO - OTT adalah pemain yang identik sebagai pengisi pipa data milik operator, seiring perkembangan, OTT digolongkan berbasis kepada aplikasi, konten atau jasa.
DOMINO QQ - "Di era Kabinet Kerja, dulu sudah ada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (Over The Top/OTT), ini sebaiknya dituntaskan karena di tengah pandemi, jasa OTT makin banyak digunakan, tetapi nyaris nir keuntungan bagi negara atau penyedia jaringan." tutur Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi pada Jakarta Pusat.
AGEN DOMINO - Menurut Heru, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah tak memiliki kendala dalam menetapkan aturan main bagi para OTT karena dari Kementrian Keuangan sudah menyelesaikan beberapa isu yang menjadi kendala selama ini.
BANDAR CEME - "Kemenkeu telah bergerak maju dengan menetapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk impor digital, bahkan, Direktur Jenderal Pajak telah menunjukkan beberapa perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia, Masa Kominfo malah belum punya aturan untuk OTT." tuturnya.
AGEN CEME - Diingatkannya, jika para OTT terutama pemain asing tak diatur, maka potensi kerugian bagi pelaku usaha lainnya seperti operator telekomunikasi, bahkan negara terus membesar.
BANDAR POKER - "Selama ini operator sudah mengeluhkan tentang tidak adanya equal playing field dengan OTT terutama bagi pemain yang sudah menawarkan jasa seperti yang dimiliki operator, saya dengar ada juga OTT yang berani memasukkan komponen peering interconnection untuk layanannya dimana itu sudah menunjukkan harusnya ada pembagian hasil dari operator, tetapi kenyataan operator tak dapat apa-apa." tuturnya.
BANDAR POKER - Ditambahkannya, jika kondisi tak transparan dan seimbang dalam berbisnis ini dibiarkan, industri telekomunikasi nasional bagi bangkrut karena tak ada sustainabilitas ke depannya.
AGEN POKER - "Saat ini, persaingan di pasar operator telekomunikasi sendiri sudah cukup ketat, dengan margin yang tergerus, pemerintah harus berani berikan insentif berupa regulasi yang menguntungkan semua pihak di era transformasi ditital ini, kalau tidak, operator bertumbangan, yang rugi nanti pemerintah juga." ujarnya.
BANDAR DOMINO - Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Mohammad Ridwan Effendi mengakui pemerintah harus memimpin penyusunan tata kelola bisnis OTT karena Presiden sudah mendeklarasikan percepatan transfromasi digital belum lama ini.
DOMINO QQ - "Kominfo memang harus menuntaskan RPM OTT itu, tinggal diperbarui dengan kondisi terkini di mana berpegang pada kedaulatan dan keadilan digital." tutupnya.
0 coment�rios: